Wow Harta Kekayaan Calon Pilwako Padang

Mahyeldi Ansharullah, menjadi calon walikota termiskin di antara 20 calon yang akan bertarung di Pilkada Padang, 30 Oktober mendatang. Ia hanya memiliki kekayaan sekitar Rp245 juta. Sementara, Emma Yohanna menjadi calon terkaya dengan jumlah harta mencapai Rp61 miliar.

Hal itu diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang disampaikan Ketua KPU Padang, Alison, Jumat (13/9). Meski telah menjabat sebagai wakil walikota selama lima tahun, kekayaan Mahyeldi
hanya bertambah sekitar Rp112 juta. Peningkatan itu terlihat dari dua LHKPN yang pernah ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Agustus 2008 saat baru menjabat wakil walikota dan laporan pada 9 Juli 2013 sebagai syarat pencalonan ke KPU. Pada 2008 lalu, total harta Mahyeldi hanya sebesar Rp132,6 juta. Sementara pada Juli 2013, kekayaannya menjadi Rp245,4 juta.

Dari rincian kekayaannya, ia memang memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan Rp623,1 juta dan harta bergerak berupa kendaraan, perhiasan, surat berharga dan simpanan Rp495,7 juta. Namun calon nomor urut 10 itu justru menanggung hutang mencapai Rp873,5 juta.

Sementara yang paling tajir dipegang satu-satunya calon perempuan Emma Yohanna. Dia memiliki kekayaan mencapai Rp61 miliar lebih. Harta calon yang berpasangan dengan Wahyu Iramana Putra itu mengalami peningkatan cukup signifikan dari laporannya ke KPK pada 20 November 2009 lalu, ketika baru akan menjabat sebagai anggota DPD RI. Saat itu kekayaannya berada pada posisi Rp47 miliar.

Alison kepada wartawan mengatakan jumlah kekayaan itu diketahui dari LHKPN yang diserahkan KPK ke KPU sebagai syarat pencalonan. Total jumlah itu berdasarkan hasil rapat kelompok kerja (pokja) KPU Kota Padang terkait LHKPN yang telah diterima KPK.
Alison mengatakan hasil LHKPN baru berupa laporan bersifat administratif. Selanjutnya akan ditindaklanjuti KPK dalam bentuk klarifikasi langsung harta kekayaan yang dilaporkan di lapangan pada tanggal 23-26 September mendatang.

“LHKPN merupakan bagian dari tahapan yang ditetapkan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota yang akan bertarung pada tanggal 30 Oktober mendatang. Setelah KPK melakukan klarifikasi ke pasangan calon (paslon) maka KPU akan mengumumkan kembali LHKPN ke masyarakat,” papar Alison Kordinator Divisi Teknis dan Pencalonan Pemilu, M. Sjahbana Sjams mengatakan KPU juga akan bekerjasama dengan KPK untuk melaksanakan program Pemilu berintegritas. Program ini akan dilakukan pada 33 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk Sumbar, Padang merupakan pilot project. Klarifikasi langsung ini merupakan bagian dari program pemilu berintegritas.

Selain itu, KPK melalui divisi lain juga akan melakukan kegiatan Pilkada berintegritas yang direncanakan 9 Oktober mendatang. Jadi akan dicanangkan pemilu bersih bagi tim sukses, calon, hingga masyrakat bersih dan bebas dari money politics. Selanjutnya akan ada deklarasi Pilkada damai dengan gelaran launching 10 Oktober mendatang. “Saat launching ini akan diumumkan LHKPN hasil klarifikasi ini. Bisa jadi bertambah atau sebaliknya berkurang,” kata Boim sapaan Sjahbana. (singgalang)